Home Hukum dan Ekonomi Hukum Merger & Akusisi dan Legal Audit & Legal Opinion.

Hukum Merger & Akusisi dan Legal Audit & Legal Opinion.

833
0
Lawfirm-Merger

Hukum Merger & Akusisi dan Legal Audit & Legal Opinion berguna untuk menambah pengetahuan kepada bagian Legal aspek hukum dan praktek pada pembuatan legal audit dan legal opinion drafting serta aspek hukum dan praktek pada saat melakukan aksi korporasi yaitu merger dan akuisisi.

Legal Audit Dan Legal Opinion Drafting:

  1. Banyak pihak menyamakan Legal Opinion dengan Legal Advise, kenyatannya itu dua hal yang berbeda.
  2. Legal Advise atau Nasihat Hukum merupakan jawaban atas pertanyaan yang terkait masalah hukum, didasarkan penelitian hukum (legal research) atas peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan.
  3. Sementara Legal Opinion (LO) atau Pendapat Hukum adalah pendapat yang dikeluarkan oleh kantor hukum ataupun institusi dalam pemerintah dalam suatu transaksi yang harus didasari dengan legal audit atau due diligence yang bertujuan untuk mengetahui “isi perut” secara hukum dari suatu entitas.
  4. LO diperlukan dalam suatu transaksi bisnis diantaranya:
  5. Apabila hendak mengambil alih saham, baik public offering (menawarkan kepada masyarakat) maupun private placement atau akuisisi (penawaran terbatas)
  6. Pemberian pinjaman oleh Bank (agar Bank tahu tentang legalitas debitur)
  7. Pengeluaran obligasi
  8. Tujuan dikeluarkannya LO yaitu untuk:
  9. memberikan pedoman bagi klien tentang aspek hukum dari isu yang ditentukan, mulai dari keabsahan tentang perseroan hingga keberadaan transaksi yang dilakukan
  10. memberikan pendapat kepada pihak ketiga yang secara khusus disebutkan sebagai suatu persyaratan
  11. Memberikan pedapat kepada pihak ketiga karena dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
  12. Bagian-bagian yang terdapat dalam LO yaitu :
  13. Bagian Pembuka

Hal-hal yang perlu dicantumkan yaitu:

  1. Nomor surat, tanggal, kepada siapa LO ditujukan dan judul surat;
    1. Hal-hal yang berkaitan dengan kantor advokat yang menerbitkan LO;
    1. Peran dari Kantor Advokat dalam transaki; dan
    1. Definisi berbagai istilah yang digunakan.
  • Bagian Pernyataan

Menyebutkan tentang tindakan yang dilakukan dalam mempersiapkan penerbitan LO dan memuat asumsi serta kualifikasi, yang terdiri dari :

  1. Pernyataan tentang dokumen yang diperiksa sehubungan dengan diterbitkannya LO; dan
    1. Pernyataan advokat bahwa advokat telah memeriksa dokumen tersebut.
  • Bagian Isi

Hasil dari pelaksanaan Legal Audit yang telah dilakukan oleh advokat.

  • Bagian Penutup

Umumnya diungkapkan bahwa LO yang diterbitkan oleh advokat hanya diperuntukkan pada pihak-pihak yang terkait dan apabila hendak disampaikan kepada pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari advokat yang menerbitkan, dan ditandatangani oleh advokat yang diperbolehkan untuk itu pada kantornya

  • Berikut ini tahap-tahap proses pembuatan legal audit sebagai dasar pembuatan LO yaitu :
    • Tahap Persiapan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

  1. Menyampaikan cek list kepada pihak yang hendak diaudit;
  2. Melakukan tatap muka dengan pihak yang hendak diaudit untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha perseroan;
  3. Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan audit yang akan dilakukan; dan
  4. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi.
    1. Tahap Pelaksanaan

Terdapat dua kegiatan dalam tahap ini, yaitu :

  1. Pemeriksaan Lapangan, dengan melakukan kunjungan ke Perseroan untuk mendapatkan dokumen, kunjungan ke lokasi untuk melihat secara langsung aset perseroan, dan kunjugan ke instansi pemerintah (seperti ke BPN) dan peradilan (seperti ke pengadilan negeri, arbitrase, pengadilan tata usaha negara)
  2. Pembuatan Laporan Legal Audit, yang dilakukan yaitu pembuatan rancangan Legal Audit, pembahasan dengan perseroan yang terkait dengan rancangan Legal Audit, dan perbaikan atas dasar masukan maupun pemeriksaan lebih lanjut.
  • Merger dan Akuisisi:
  • Merger adalah penggabungan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perserona atau lebih untuk meleburkan  diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan passiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selain itu, merger merupakan salah satu strategi ekspansi perusahaan dngancara menggabungkan dua perushaan atau lebih
  • Akusisi (peleburan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseoroan baru yang karena hukum memperoleh akiva dan passiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Akuisisi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah acquisition atau take over yang berarti sebuah perusahaan mengambil kontrol modal (saham) atas perusahaan lain.
  • Merger dan akuisisi secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:
    • Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usahan yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
    • Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yag sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsetrasi pasar.
  • Beberapa Dasar hukum dan Perturan Perundang-Undangan yang harus mejadi pedoman dan perhatian sebuah perusahaan yang akan melakukan merger dan akusisi yaitu:
    • Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
    • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tantang Penanaman Modal
    • Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah
    • Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    • Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan KPPU
    • Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Laranagan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    • Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
    • Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
    • Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
    • Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
    • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
    • Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
    • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
    • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
    • Peraturan Pemerintah Nomor 287 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank.
  • Jenis-jenis Akusisi:Akuisisi saham perusahaanAkuisisi aset perusahaanAkuisisi kombinasi Akuisisi secara bertahapAkuisisi internal dan ekseternalAkuisisi strategisAkuisisi finansial
  • Perusahaan yang ingin melakukan Merger dan Akuisisi melibatkan pihak-pihak diantaranya:
  • Pemegang Saham ()
  • Direksi
  • Komisaris
  • Tim Legal/Konsultan Hukum
  • Notaris
  • DirjenAHU/KemenkumHAM
  • OJK
  • KPPU
  • Menteri BUMN
  • Bursa Efek
  • Bapepam LK

*point g, j dan k khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam bidan keuangan dan/atau perusahaan yang akan melaksanakan IPO (initial public offering).

  • Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam Merger dan Akuisisi:
  • Mendapatkan Kesepakatan Pemegang Saham;
  • Persetujuan para Direksi dan Komisaris;
  • Melakukan Uji Tuntas Hukum (legal du diligence)
  • Menyelenggarakan RUPS/Surat Persetujuan Menteri
  • Melakukan Pengumuman Koran
  • Likuidasi
  • Menghitung Aktiva dan Passiva (keuangan Perusahaan)
  • Pajak
  • Mengurus segala perizinan terkait merger dan akuisisi
  • Aset;
  • Menyusun Rencana Merger

Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas, sebuah perusahaan yang akan melakukan rencana merger/akuisisi menyusun rancangan merger sebagai berikut:

  1. Direksi perusahaan menyusun rencana Merger
  2. Rancangan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
  3. Nama dan tempat kedudukan dari setian perseroan yang akan melakukan Merger
  4. Alasan Merger; tatacara konversi saham
  5. Rencana Perubahan Anggaran Dasar
  6. Laporan Keuangan perusahaan yang akan bergabung (merger)
  7. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan
  8. Neraca proforma perusahaan
  • Menyusun Rencana Akuisisi

Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas, sebuah perusahaan yang akan melakukan rencana akuisisi terhadap perusahaan lainnya menyusun rancangan akuisisi sebagai berikut:

  1. Direksi perusahaan menyusun rencana Akuisisi
  2. Melakukan Laporan Due Diligence (legal audit)
  3. Laporan keuangan dari akuntan
  4. Laporan penilai dari appraisal
  5. Rancangan akuisisi
  6. Dokumen tentang pinjaman dan financing jika akuisisi berupa LBO/MBO

Hal-hal yang lazim dalam kontrak dalam rangka akuisisi perusahaan:

  1. Tentang Identitas para pihak
  2. Tentang Hukum yang berlaku
  3. Tentang Pengadilan yang berwenang
  4. Tentang pemutusan kontrak (termasuk pengenyampingan pasal 1266 BW)
  5. Tentang bahasa yang digunakan
  6. Tentang berapa nilai nominal dan jenis sahamnya
  7. Tentang jenis transaksi saham, apakah jual beli, tukar menukar, inbreng, atau pengambilaihan saham dalam portepel
  8. Jaminan saham tidak sedang dijaminkan
  9. Tentang harga saham, cara dan waktu pembayaran
  10. Kondisi precedent, apakah perlu persetujuan pihak ketiga seperti kreditur, atau izin/pelaporan kepada instansi tertentu
  11. Tentang kewajiban sebelum kontrak dilaksakan seperti persetujuan komisaris, persetujuan RUPS, persetujuan right of issue first refusal, preemptive right dll.
  12. Tentang pelaksanaan bisnis selama sebelum dialihkan seaham, misalnya harus dengan persetujuan pihak yang mengakuisisi
  13. Tentang tanggal saat memulainya untung, rugi atau dividen menjadi milik pihak yang mengakuisisi
  14. Tentang jaminan pihak penjual bahwa informasi penting sudah dibuka secara transparan
  15. Tentang hal-hal khusus untuk kasus-kasus tertentu, seperti larangan untuk berkompetisi (non compete clause) dll.

Penulis: Rahmatullah, SH., MKn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here