Home Hukum dan Ekonomi TIPS MENGHINDARI DEMURRAGE DI PELABUHAN BONGKAR

TIPS MENGHINDARI DEMURRAGE DI PELABUHAN BONGKAR

808
0

Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Diklat Penjenjangan Struktural Manajerial Tingkat Muda

OVERVIEW PERUM BULOG

Perjalanan panjang pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya BULOG yang saat ini dikenal sebagai badan usaha milik negara berbentuk Perum. BULOG yang dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967 menjadi dasar dibentuknya sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan yang baru.  Rentang waktu 1967-1998 BULOG memainkan peranan yang sangat signifikan dalam melakukan pengelolaan pangan. Selanjutnya dengan keluarnya Kepres 50 Tahun 1995 pemerintah  memberikan tanggungjawab pokok BULOG untuk lebih fokus pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan seperti beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Setelah krisis moneter dengan diawali penandatanganan Letter of Intent oleh pemerintah dan IMF, peranan strategis BULOG kemudian tergerus dengan terbitnya Keppres No. 19 Tahun 1998 dimana ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras.  Setelah melalui proses panjang dan dengan melibatkan pemerintah, akademisi dan DPR, pada tahun 2003 BULOG sebagai LPND berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum), dengan dasar pembentukan sesuai dengan  Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003. Tahun 2015 menjadi awal transformasi Perum BULOG dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada Perum BULOG untuk mengelola komoditas pangan sebanyak 12 komoditas. Penambahan tugas tersebut tentu berimplikasi pada perubahan struktur organisasi Perum BULOG dengan melahirkan struktur organisasi baru dengan penambahan beberapa divisi untuk memperkuat penambahan tugas pengelolaan multi  komoditas.

Seiring dengan transformasi yang dialami Perum BULOG membuat perubahan pada arah dan tujuan perusahaan yang dijabarkan pada visi dan misi perusahaan, dengan Visi: Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan misi:

  1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
  2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegarasi;
  3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
  4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok

Seiring dengan transformasi yang terjadi di Perum BULOG, Divisi Hukum yang tergabung di dalam Direktorat SDM dan UMUM dituntut perlu berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai divisi supporting, Divisi Hukum perlu proaktif dalam memberikan saran, pertimbangan hukum dan advokasi sehingga pencapaian tujuan korporasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Berikut struktur organsisasi Divisi Hukum:

Struktur organisasi Divisi Hukum Perum BULOG berdasarkan Peraturan Direksi No. PD-27/DS200/11/2015

Sebagai perusahaan umum dengan kepemilikan saham 100% dimiliki pemerintah, entitas bisnis Perum BULOG tidak hanya berfokus pada pelayanan  publik (PSO), tapi juga melakukan kegiatan komersil yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebagai langkah dalam mewujudkan salah satu misi perum BULOG yaitu menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan pokok, Perum BULOG tidak hanya mengandalkan pasokan pangan dalam negeri melalui pengadaan dalam negeri (ADA DN), tapi juga mengandalkan impor sebagai salah satu alternatif pengadaan saat terjadi kondisi seperti kelangkaan produksi dalam negeri, melesetnya perkiraan masa panen yang bisa berdampak pada rentannya stok pangan nasional hingga harga yang terlalu fluktuatif.

Dalam pelaksanaan pengadaan beras dari luar negeri atau yang lebih dikenal sebagai impor melibatkan beberapa institusi mulai dari perusahaan  supplier dari luar negeri, Perum BULOG sebagai importir, bank tempat membuka Letter of Credit, perusahaan jasa bongkar, bea cukai hingga perusahaan pelabuhan. Dalam proses importasi produk pangan pilihan moda transportasi yang efektif-efisien dari pelabuhan muat di negara asal seperti Vietnam dan Thailand hingga tiba di pelabuhan tujuan impor di Indonesia melibatkan moda transportasi laut yang dalam prosesnya terdapat  potensi kerugian yang dialami perum BULOG yaitu keterlambatan bongkar di pelabuhan utama atau dikenal sebagai demurrage.

Pengertian Demurrage

Secara sederhana, demurrage dapat diartikan yaitu terjadinya keterlambatan muat/bongkar yang berimplikasi dengan kewajiban sebuah perusahaan dalam hal ini Perum BULOG untuk membayarkan sejumlah uang yang disetujui oleh pihak pengangkut untuk dibayarkan  kepada pemilik kapal atas tertundanya kapal melakukan pembongkaran dalam batas waktu tertentu atau batas yang dianggap wajar.

Perusahaan yang terlambat atau tertunda melakukan pembongkaran atas barang yang dimilikinya memiliki kewajiban membayar denda keterlambatan tersebut kepada pihak supplier yang kemudian akan diteruskan kepada pengangkut. Aturan mengenai kewajiban pembayaran demurrage telah diatur dalam kontrak pengadaan barang (sales and purchase contract)  dengan supplier dan telah menjadi common practice rules yang telah sering dipraktekkan dengan mengadopsi Hukum Angkutan Laut Internasional yaitu yang lebih dikenal dengan nama “The Hague Visby Rules” (The Brussel Convention 1924).

Berdasarkan sales and purchase contract dan konvensi internasional tersebut menjadi pedoman bagi kedua belah pihak yaitu Perum BULOG sebagai importir dan mitra kerja luar negeri sebagai supplier yang menjadi legal standing penagihan klaim demurrage jika terjadi keterlambatan pembongkaran di pelabuhan utama destinasi impor di Indonesia. Kewajiban untuk membayarkan denda klaim demurrage menjadi menarik bagi penulis untuk dikaji. Beberapa hal yang menarik untuk dibahas antara lain besarnya nilai demurrage yang harus dibayarkan oleh Perum BULOG setiap proses importasi, dan langkah perfentif sebagai manajemen resiko yang harus dilakukan dalam mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama pada proses importasi pangan pokok dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan penulisan ini kedalam pokok rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah cara mengantisipasi terjadinya demurrage pada saat pembongkaran komoditas pangan di pelabuhan bongkar utama (main port) pada saat proses importasi oleh Perum BULOG?

Setelah merumuskan masalah, maka langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi masalah mengenai penyebab terjadinya demurrage di pelabuhan bongkar utama dan memberikan alternatif  solusi pencegahan terjadinya demurrage.

  1. Isi
  2. Kerangka Pemikiran
  3. Pengertian Demurrage

Menurut thefreedictionary.com, demurrage adalah:

  • Detention of a ship, freight car, or other cargo conveyance during loading or unloading beyond the scheduled time of departure.
  • Compensation paid for such detention.

Terjemahan bebasnya adalah:

  • Penahanan kapal , moda transportasi berbayar, atau alat angkut kargo lainnya selama bongkar muat di luar waktu keberangkatan yang dijadwalkan .
  • Kompensasi yang dibayar untuk penahanan tersebut .

Sedangkan dari segi teori Istilah Demurrage bisa diartikan sebagai biaya (denda) yang harus dibayarkan oleh penerima barang (consignee / importir) karena terlambat mengembalikan container milik pelayaran dan posisi container tersebut masih di dalam pelabuhan. Jadi misal kita mendapatkan free time demurrage selama 7 hari, namun karena ada masalah dalam hal kepabeanan, kontainer baru bisa kita keluarkan dari port / kawasan pabean setelah 10 hari berada di port, maka dalam hal ini kita terkena denda keterlambatan pengembalian container selama 3 hari.

Demurrage tidak hanya dikenal dalam sistem pengangkutan laut, tapi juga dikenal dalam multidisipliner ilmu yaitu:

  1. (Nautical Terms) the delaying of a ship, railway wagon, etc, caused by the charterer’s failure to load, unload, etc, before the time of scheduled departure
  2. (Railways) the delaying of a ship, railway wagon, etc, caused by the charterer’s failure to load, unload, etc, before the time of scheduled departure
  3. (Commerce) the extra charge required as compensation for such delay
  4. (Banking & Finance) a fee charged by the Bank of England for changing bullion into notes

Pengertian Manajemen Resiko

Resiko didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian tujuan perusahaan, dimana dampak tersebut dapat berupa dampak positif ataupun negatif (ISO 31000)

Menurut COSO (The Committe of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission), Resiko adalah kejadian potensial yang mungkin memiliki konsekuensi negatif terhadap kapabilitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003, resiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya persitiwa (events) yang dapat merugikan perusahaan (bank).

Manajemen resiko dalam konteks tata kelola perusahaan dikenal dengan istilah corporate governance (CG) dapat diartikan sebagai suatu sistem tentang bagaimana sebuah organisasi dipimpin, diarahkan, dan dikendalikan (lead, direct, and control). CG berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi demi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kinerja ini dilaksanakan dalam kerangka hukum dan norma-norma etika yang berlaku.

CG merupakan suatu tata hubungan yang seimbang (check and balances) antar-organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisraris, dan Direksi); antara Direksi dengan para manajer dan para karyawan; serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tata hubungan ini dilaksanakan dalam suatu proses dan struktur serta dilandasi oleh prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran).

Fokus dari CG adalah perilaku dari aktor pelaksana  governance organisasi tadi, yaitu para pemegang saham (khususnya pemegang saham pengendali), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, para manager, para karyawan, dalam melaksanakan tuntutan jabatan guna mencapai sasaran kinerja organisasi. Dengan demikian, manajemen resiko memberikan memberikan kontribusi kepada good corpoorate governanace melalui pemberian jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi melalui perlakuan risiko secara umum dan pengendalian resiko tersisa (controlled residual risk).

Manajemen resiko juga memberikan perlindungan bagi para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya resiko. Hal ini dilakukan melaui perlakuan resiko sesuai prosedur manajemen resiko  yang akan memberikan dua hal sebagai berikut: Pertama, dampak negatif yang akan terjadi tidak akan seburuk sebelumnya, karena telah dilakukan langkah langkah antisipasi melalui proses perlakuan resiko. Kedua, dengan adanya manajemen resiko, para pemangku jabatan terkait dapat mengambil keputusan yang lebih baik (informed decision). Ini terjadi karena adanya informasi yang tersedia dalam proses manajemen resiko. Begitu juga jika resiko tersebut berdampak positif. Kesempatan untuk meraih peluang dapat diketahui terlebih dahulu dari pesaing sehingga dapat direbut. Sebaliknya, bila corporate governance tidak berlangsung dengan baik, maka organisasi tersebut dalam keadaaan yang terburuk.

Kesadaran mengenai pentingnya manejemen resiko telah menghasilkan beberapa standar mengenai manajemen resiko diberbagai negara, seperti Australia dan New Zealand A/NZS 4360:2004, Canada CAN/CSA Q850-97; Jepang JIS Q 2001; Amerika Serikat NFPA 1600 dan COSO-ERM Integrated Frimework, Inggris BS 6079 3:2000 dan lainnya. dengan adanya berbagai macam standar manajemen resiko, mak International Standard Organization (ISO) mulai menyusun sebuah standar manejemen resiko, yaitu ISO 31000 Risk Management-Guideline on principals and implementation of risk management. Setelah melalui proses voting dan revisi dari anggota ISO, standar ini akan diuncurkan menjadi standar internasional. Melaui standar ini diharapkan akan tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik terkait dengan manajemen resiko.   Satu hal yang membedakan antara manajemen resiko ISO 31000 dengan manajemen resiko lainnya yaitu perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan yang lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya prinsip-prinsip yang secara eksplisit dinyatakan. Juga adanya kerangka manajemen resiko yang merupakan implementasi prinsip manajemen mutu dan dikenal dengan “Plan-Do-Check-Action”. Dalam kerangka kerja manajemen resiko, hal ini dinyatakan dengan perencanaan kerangka kerja manajemen resiko, monitoring dan review, serta perbaikan berkelanjutan. Sedangkan proses manajemen resiko merupakan tahapan yang generik dan terdapat dalam berbagai standar manajemen resiko lainnya, yaitu identifikasi resiko, asesmen resiko, perlakuan terhadap resiko serta implementasinya.

Permasalahan

Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatannya tunduk dan patuh pada prinsip good corporate governance dan nilai-nilai korporat perusahaan, bertanggungjawab untuk melakukan pengadaan dan stabilisasi harga pangan dengan penuh integritas, profesionalisme tinggi, dinamis dan totalisme bekerja. Dari segi kewenangannya Perum BULOG dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan komoditas pangan yang dikelolanya dari berbagai macam resiko kerugian salah satunya kerugian kehilangan waktu dalam mobilitas dan dilai ekonomis lainnya yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan.

Kerugian yang terjadi bukan hanya karena tidak tercapainya target pengadaan dalam negeri, tapi juga terjadi karena keterlambatan dalam proses penerimaan barang dari luar negeri (impor). Sebagai satu-satunya perusahaan yang diberikan amanat untuk melakukan proses importasi beras medium dalam rangka memupuk stok nasional demi menjaga ketahanan pangan dalam negeri, Bulog harus merencanakan kegiatan importasi dengan target tujuan yang terukur dan dengan proses yang mencerminkan prinsip good corporate governance

Dalam kurun rentang waktu 2010-2015, Perum BULOG telah membayar hingga jutaan dollar amerika biaya demurrage. Biaya tersebut merupakan akibat dari kerugian yang ditimbulkan dari keterlambatan pembongkaran yang terjadi di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tj. Perak (Surabaya) dan Belawan (Medan). Mengingat tiga pelabuhan utama tersebut menjadi destinasi terbesar target pengadaan dari luar negeri.

Berdasarkan data dan pengalaman penulis sebagai kepala seksi klaim kantor pusat, Divisi Hukum yang menangani berbagai macam klaim pada saat importasi komoditas pangan pokok dari luar negeri, ada beberapa faktor yang yang terindikasi menjadi penyebab terjadinya kerugian akibat demurrage, yaitu:

  1. Environment
  2. Process
  3. People
  4. Tools
  5. Eksternal
  6. Management

Penyebab dari kerugian tersebut akan dijabarkan beserta solusinya dengan pendekatan manajemen resiko 31000 pada pembahasan.

PEMBAHASAN

Dalam sebuah proses pengiriman (delivery) sebuah barang dan jasa, efektifitas dari segi waktu berbanding lurus dengan efisiensi dari segi cost, dimana waktu pengantaran yang cepat akan menghemat dari segi biaya. Dengan kata lain tujuan dan target dapat tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya dan proses yang tepat guna.

Efektifitas waktu = Efisiensi biaya

Sehingga bebrapa perusahaan berusaha sebaik mungkin menemukan sebuah metode delivery, proses pembongkaran secepat mungkin sehingga cost biaya tidak terlalu besar yang dapat menggerus profit perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut dan  membuat sebuah pelayanan/prosedur secara kontinu, beberapa perusahaan membuat SOP, sehingga ada patokan yang terukur yang menjadi pedoman dalam sebuah proses pengiriman/pembongkaran. Hal ini menjadi penting jika suatu perusahaan terikat dengan sebuah kontrak yang harus dijalankan karena berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang berkorelasi langsung dengan pengenaan sanki dan denda. Terlebih jika persuahaan  tersebut bergerak di bidang jasa karena sangat terkait dengan standar minimum pelayanan kepuasan kepada konsumen.

Untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam sebuah pembongkaran produk pangan, solusi yang konservatif adalah dengan membuat sebuah aturan tertulis dan pedoman kerja/petunjuk teknis dalam bentuk SOP agar sebuah proses pembongkaran mematuhi standar minimum operasional. Pada saat aturan tersebut sudah tidak lagi efektif dalam pelaksanannya, apakah diakibatkan perubahan regulasi, moderniasasi alat, kecapakapan manusia, hingga perubahan perilaku bisnis, sebuah perusahaan harus menemukan akar masalah sehingga dapat menemukan  formulasi yang tepat dalam memberikan solusi penyelesaiannya.

Penulis kemudian mencoba menggunakan daigram fish bone untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan kategori permasalahan dengan menggunakan kategori 8P yang dimodifikasi. Untuk menajamkan, penulis menari sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming setelah menemukan kategori masalah, dan terakhir mengkasji sebab yang paling mungkin menjadi akar masalah dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.

Berikut diagram fish bone dengan masalah: Terjadinya Kerugian Akibat Demurrage

Setelah melakukan analisis kondisi yang terjadi dan membandingkan hasil yang seharusnya, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya demurrage. Faktor tersebut kemudian dianalisis untuk mencari akar masalah yang paling menentukan terjadinya kerugian akibat demurrage, kemudian merumuskan solusi dan action plan terhadap masalah tersebut. Setelah dilakukan analisa dan mendapatkan akar masalah, penulis kemudian merumuskan solusi yang dilakukan sebagai bagian dari action plan dengan tujuan pada saat impor selanjutnya semakin berkurangnya kerugian perusahaan akibat demurrage.

Melalui pendekatan manajemen resiko, identifikasi akar masalah dan alternatif solusi untuk pemecahan masalah tersebut dapat diidentifikasi  sehingga potensi dari terjadinya kerugian akibat demurrage pada proses importasi di Perum BULOG dapat berkurang, yaitu dengan cara:

Management (manajemen)

Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Perum BULOG melewati proses yang panjang dan melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah dan swasta seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Pelindo, Bea Cukai, Karantina, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Jasa Bongkar dan instansi terkait lainnya. Dengan data termutakhir dari stok beras nasional di gudang Bulog seluruh Indonesia dan musim panen di setiap daerah surplus beras, Perum BULOG sudah dapat memprediksi kapan defisit pengadaan dalam negeri akan terjadi dan impor sebagai sebuah alternatif solusi.

Sebagai pelabuhan utama yang menjadi sentra masuknya barang baik dalam maupun luar negeri, pelabuhan utama seperti tanjung perak dan Tanjung Priok mengalami kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Dengan keterbatasan dermaga bongkar dan banyaknya kapal yang akan sandar, mengakibatkan panjangnya antrian  (kongesti). Tren tersebut hampir setiap tahun terulang dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Jika sebuah kapal yang mengangkut beras BULOG harus menunggu hingga lebih dari 10 hari dengan denda 3,000 USD setiap harinya, denda yang harus dibayarkan adalah senilai 30,000 USD. Meskipun terbatasnya dermaga di pelabuhan merupakan lingkar peduli Perum BULOG, akan tetapi Bulog tidak mempunyai kuasa untuk menambah dermaga karena masuk dalam kewenangan Pelindo sebagai perusahaan yang mengelola sebuah pelabuhan. Solusi yang dapat dilakukan oleh Perum BULOG yang merupakan lingkaran pengaruhnya adalah:

Melakukan penyempurnaan kontrak (sales and purchasing contract).

Sales and purchasing contract yang ada saat ini menetapkan nilai denda demurrage sebesar maksimal 3,000 USD/day meskipun juga nilai despatch (bonus kecepatan bongkar) juga ditetapkan sebesar 50% dari nilai demurrage, yaitu jika niai demurrage sebesar 3,000 USD/day, maka nilai despatch adalah senilai 1,500 USD/day. Akan tetapi dalam praktiknya Perum BULOG lebih banyak dibebankan demurrage daripada despatch. Perbaikan kontrak dapat dilakukan dengan menurunkan nilai demurrage/despatch yaitu maksimal 2,000/1,000 USD/day dari sebelumnya 3,000/1,500 USD/day. Dengan perbaikan tersebut, Perum BULOG dapat menghemat hingga 500 USD/day. Penghematan tersebut akan sangat terasa jika dikalikan keterlambatan berhari-hari ditambah  puluhan bahkan ratusan kapal yang terkena demurrage dalam setiap proses importasi beras setiap tahunnya.

Berkoordinasi dengan Pelindo.

Pengoperasian sebuah pelabuhan merupakan yurisdiksi dari PT. Pelindo sebagai perusahaan yang mempunyai kewenangan mengelola pelabuhan. Kongesti (antrian) yang terjadi dikarenakan tidak berbanding lurus banyaknya kapal yang ingin bersandar dan terbatasnya kapasitas pelabuhan. Solusi terhadap masalah tersebut adalah Perum BULOG dapat berkoordinasi dengan Pelindo, dengan dasar bahwa koordinasi  tersebut merupakan bagian dari sinergitas antara BUMN, seperti membuat MoU (memorandum of understanding) yang intinya memberikan privilege (keistimewaan) berupa prioritas sandar bagi kapal yang sedang membawa beras BULOG, dengan alasan kargo kapal yang berisi makanan dalam aturan pelayaran mendapatkan prioritas sandar setelah kapal berpenumpang manusia. Jika dalam pelaksanaannya memang diperlukan biaya ekstra dan dasar hukumnya jelas (legal standing), maka manajemen BULOG dapat memasukkan dalam cost pengeluaran yang tercantum dalam RKAP tahun berjalan/tahun selanjutnya.

Process (proses)

Perbaikan SOP

Proses importasi Perum BULOG telah diatur pelaksaannya dalam PD-06/11/2012 dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam SOP 11 dan 12 Tahun 2012. Dalam SOP tersebut perlu lebih jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab Divisi Regional Penerima Beras Impor khususnya di pelabuhan utama. Penambahan tugas yang dapat menekan risiko terjadinya demurrage adalah sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur Perum BULOG harus mengatur secara jelas tanggung jawab Divisi regional penerima impor untuk memastikan tidak terjadinya demurrage. Dalam hal ini perlu dilakukan revisi yaitu:

  1. Penegasan tugas dan tanggung jawab PJPT (perusahaan jasa pembongkaran) berkewajiban untuk mengurus segala dokumen pembongkaran, termasuk mencatat segala kejadian cuaca selama kapal menunggu sandar. Hal ini berfungsi untuk mengurangi nilai demurrage karena cuaca buruk merupakan pengurang dari penghitungan demurrage.
  2. Memasukkan syarat kontrak kerja antara PJPT dan Divre penerima impor perihal tanggung jawab PJPT untuk memastikan NOR (Notice of Readiness), yaitu pernyataan kesiapan bongkar kapal, maksimal 3 hari kerja disampaikan ke Divre.
  3. Berkoordinasi dengan BMKG dan mencatat semua kondisi cuaca pada saat izin impor diberikan, hingga selesainya izin impor.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses percepatan pembongkaran beras impor di Perum BULOG adalah faktor cuaca. Kondisi perubahan cuaca sangat mempengaruhi proses pembongkaran karena penutupan palka kapal membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan untuk buka/tutup palka kapal lebih dari 1 jam guna melindungi beras dari air hujan. Hal ini mengingat sifat alami dari beras yang menyerap air. Kru kapal khususnya Chief Officer akan sangat sigap jika terjadi perubahan cuaca seperti awan tebal dan langsung menginstruksikan untuk menutup palka kapal. Perusahaan jasa bongkar akan menunggu hingga cuaca cerah baru dapat memulai kembali proses pembongkaran

Sebenarnya faktor alam yang meskipun diluar kendali manusia, tetap dapat diantisipasi dengan menajemen resiko yang baik, salah satunya adalah dengan tidak melakukan importasi pada musim hujan, atau bekerja sama dengan BMKG untuk melihat curah hujan potensial di pelabuhan utama, sehingga dalam kondisi musim hujan berkepanjangan di sebuah pelabuhan utama kapal yang akan bersandar dapat di alihkan pada pelabuhan lainnya. Selain itu faktor cuaca tidaklah menyumbang terlalu besar kerugian karena pada saat dalam kontrak antara Perum BULOG dan supplier mengakui bahwa faktor cuaca dan keadaan yang diluar kuasa pihak penerima barang menjadi hal yang dikecualikan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembongkaran. Keterlambatan pembongkaran yang mengakibatkan demurrage dapat diantisipasi dengan berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan keadaan cuaca, tujuannya adalah:

  1. Pasca Impor: pada saat nominasi kapal di pelabuhan tertentu dengan kondisi cuaca yang buruk dapat dialihkan di pelabuhan lainnya, sehingga potensi terjadinya keterlambatan pembongkaran dapat dihindari.
  2. Saat Impor: pada saat impor telah dilakukan, dan kapal pengangkut beras sudah menunggu di area komersial pelabuhan untuk dapat sandar (berthing), informasi mengenai keadaan cuaca sangat penting karena nantinya dapat digunakan sebagai pengurangan waktu sandar. Sehingga biaya demurrage dapat ditekan.

People (SDM)

Melalui Diklat khusus, pegawai dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yang jelas serta dapat memaksimalkan tugasnya dilapangkan sehingga potensi terjadinya demurrage menjadi kecil. Selain itu   dapat  dilakukan dengan membentuk TIM Impor yang khusus menangani importasi beras. Hal ini penting karena tim  impor dapat berkonsentrasi dalam menangani proses kelengkapan dokumen hingga pemasukan barang di dalam gudang. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bertambahnya tugas tim impor tersebut selain melaksanakan tupoksinya sehari-hari. Solusi terhadap masalah tersebut adalah dengan memberikan lembur dari biaya operasional manajemen.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis dapat menarik keseimpulan cara mengantisipasi terjadinya demurrage pada saat pembongkaran komoditas pangan di pelabuhan bongkar utama (main port) pada saat proses importasi oleh Perum BULOG yaitu dengan berkonsentrasi melakukan perubahan dalam lingkar pengaruh Perum BULOG seperti perubahan isi kontrak, perbaikan isi aturan teknis impor dan penambahan skill SDM. Serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BMKG dan Pelindo

Saran

Dalam proses importasi selanjutnya, agar dapat meminamilisir terjadinya Demurrage, penulis memberikan saran sebagai berikut:

  1. Perbaikan isi kontrak berupa pengenaan nilai rate demurrage
  2. Pendekan menejemen kepada Pelindo selaku perusahaan pengelola pelabuhan untuk mendapatkan prioritas sandar di pelabuhan utama.
  3. Berkoordinasi dengan BMKG dalam melakukan pencatatan kejadian cuaca selama periode izin impor berlangsung
  4. Perbaikan SOP impor terkait tanggung jawab Divre penerima impor di pelabuhan utama dan tugas pokok perusahan jasa pembongkar di pelabuhan.
  5. Memberikan diklat secara khusus mengenai impor dan antisipasi terjadinya demurrage.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here